Sistem Mekanisme dan Prosedur. Pemohon menyampaikan berkas permohonan izin lingkungan (berkas disampaikan bersamaan dengan penyampaian permohonan penilaian dokumen Andal, RKL-RPL. Sekretariat KPA menerima dan memeriksa kelengkapan izin lingkungan, apabila tidak lengkap dikembalikan ke pemrakarsa disertai bukti pengembalian dokumen, apabila
AMDAL adalah suatu dokumen lingkungan yang cukup populer pada saat ini, terutama terkait pengaturan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menganulir peran AMDAL dalam persyaratan perizinan. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu apakah AMDAL tersebut. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan suatu DOKUMEN KAJIAN STUDI KELAYAKAN untuk memastikan dampak lingkungan dari suatu tahapan pengembangan proyek sebagai bahan pertimbangan untuk pembuat keputusan dalam penerbitan suatu Izin Usaha. Dokumen lingkungan dalam tataran pelaku usaha sesungguhnya ada dua yaitu Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan UKL-UPL dan AMDAL. Kedua bentuk dokumen lingkungan tersebut sejak tahun 2009 melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memperoleh penguatan kapasitas dengan diberikan payung hukum yang lebih kuat dari suatu Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan yang sifatnya sebagai bahan masukkan bagi pengambil keputusan menjadi Izin Lingkungan yang merupakan prasyarat dalam memperoleh izin terkait AMDAL itu sendiri, sesungguhnya AMDAL adalah suatu dokumen kajian yang terdiri dari beberapa dokumen kelengkapan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha atau pemrakarsa yang ditujukan untuk meminimalisasi dampak lingkungan dan sosial dari suatu kegiatan Dokumen AMDALKarena tingkat kepentingan yang sangat tinggi, penyusunan AMDAL memerlukan beberapa jenis dokumen yang harus disusun dan analisis dengan baik sebelum pembangunan proyek. Dokumen AMDAL digunakan untuk bahan perencanaan wilayah, proses pengambilan keputusan mengenai proyek, memberi masukan untuk penyusunan teknis proyek, serta memberi informasi yang transparan kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu penyelenggaraan proyek. Jenis dokumen analisis atau studi AMDAL tersebut antara lain 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup KA-ANDALKA-ANDAL adalah dokumen tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Sedangkan kedalaman studi dan penentuan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian berasal dari kesepakatan antara penyelenggara proyek dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses pelingkupan. Contoh isi dari KA-ANDAL antara lain izin tata ruang, izin prinsip lokasi, peta-peta terkait, dan lain-lain. Selain itu juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa Juga Regulasi & Prosedur Perizinan Migas di Indonesia2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ANDALANDAL adalah dokumen yang berisi analisis secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana proyek. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA-ANDAL dianalisis lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakat dengan tujuan untuk mengetahui besaran dampak. Selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan dari pihak berikutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan menetapkan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup RKLRKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif suatu proyek. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan kajian Juga Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Berkaitan dengan Hukum4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPLRPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggara proyek terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak digunakan dalam kajian ANDAL. Dokumen 3 dan 4 merupakan dokumen yang bersifat dinamis karena secara periodik dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha yang real dilakukan di Dokumen AMDALUntuk memahami bagaimana penyusunan dokumen Amdal, berikut beberapa contoh dokumen AMDAL sesuai jenisnya 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup KA-ANDAL2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ANDAL3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup RKL4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPLDemikian jenis dan contoh dokumen AMDAL yang wajib diketahui. Semoga dapat membantu untuk menganalisis pengembangan suatu proyek yang baik namun tetap menjaga kesimbangan dengan lingkungan sekitarnya.
Q Secara garis besar proses AMDAL mencakup langkah-langkah sebagai berikut: Kecuali.. answer choices. Mengidentifikasi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Menguraikan rona lingkungan awal. Memprediksi dampak penting. Mengevaluasi dampak penting dan merumuskan arahan RKL/RPL. Mengendalikan dampak lingkungan.
Mengenal RKL-RPL, Unsur Penting dalam Dokumen Amdal“Sejak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terminologi Izin Lingkungan yang sebelumnya terdapat di Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti menjadi Persetujuan Lingkungan.”Salah satu dokumen yang harus dipenuhi pelaku usaha agar memperoleh perizinan berusaha adalah Persetujuan rencana usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, atau biasa disebut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP Nomor 22 Tahun 2021, dampak penting adalah perubahan Hidup yang sangat mendasar dan diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau karena itu, setiap pelaku usaha yang dinilai berpotensi merusak lingkungan hidup wajib mengantongi menyusun Amdal, terdapat beberapa komponen yang dipersyaratkan. Salah satunya adalah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RKL-RPL.Mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021, RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau RPL merupakan upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau dan RPL wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui sistem Informasi atau Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/wali RKL-RPLRKL merupakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidupPengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atauKegiatan; dan/atau meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif Juga Kenali Persetujuan Lingkungan sebelum Memulai Usaha Anda!Sedangkan RPL dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan, sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang Penyusunan Dokumen RKL-RPLDalam menyusun Rencana Pengelola Lingkungan Hidup RKL harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Dampak Lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan dampak penting dan dampak lainnyaSumber dampak lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatanIndikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lainBentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomiLokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelolaPeriode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatanInstitusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenanganJumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH diidentifikasi sesuai ketentuanPeta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografiSama halnya dengan penyusunan RKL, dalam merumuskan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup RPL juga harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup yang dipantau perlu memperhatikan Dampak Penting yang dinyatakan dalam Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian/pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakupJenis data yang dikumpulkanLokasi pemantauanFrekuensi dan jangka waktu pemantauanMetode pengumpulan data termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan dataMetode analisis dataRencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan Dokumen RKL-RPLBeberapa bagian yang termuat dalam Dokumen RKL-RPL, yakni Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021Pendahuluan Menguraikan mengenai pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Selain itu juga menjabarkan pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab usaha dan/atau Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun dalam bentuk matriks Menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak tersebut disampaikan dengan mengacu beberapa aspek atau elemen, yang meliputiDampak lingkunganSumber dampakIndikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidupBentuk pengelolaan lingkungan hidupLokasi pengelolaan lingkungan hidupPeriode pengelolaan lingkungan hidupInstitusi pengelolaan lingkungan hidupRPL yang disusun dalam bentuk matriks Menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan terhadap dampak yang tersebut disampaikan dengan mengacu beberapa aspek atau elemen, yang meliputiDampak lingkungan yang dipantauBentuk pemantaian lingkungan hidupInstitusi pemantau lingkungan hidupPernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL Pernyataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas PustakaLampiranSelain itu, dalam mengajukan dokumen RKL-RPL juga harus dilengkapi dengan persetujuan teknis yang terdiri dariPemenuhan Baku Mutu Air LimbahPemenuhan Baku Mutu EmisiPengelolaan Limbah B3, danAnalisis mengenai dampak lalu lintasMasih bingung untuk mengurus RKL-RPL dalam penyusunan Amdal? Sila konsultasikan pada kami, Prolegal!Author Faiz Azhanzi YazidEditor Bidari Aufa Sinarizqi
UmpeS.
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/483
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/487
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/71
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/418
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/240
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/109
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/302
  • 3kv0gju1dw.pages.dev/88
  • pembuatan dokumen andal rkl dan rpl dibuat